Tentang SBI lagi

Assalaamu ‘alaikum,

Dari milis jiran, tentang SBI lagi. Gak tau deh, ini pada cari aman atau bokis sih?
Padahal kalau uang tersebut diputar di sektor riil, pembangunan akan berjalan,
ekonomi tumbuh dan pengangguran akan berkurang.
Lagi-lagi Pemerintah kedodoran. Saatnya dibutuhkan ketegasan yang sangat-sangat
dari Pemerintah kita agar tidak “diakali” lagi.
Di negara lain, seperti misalnya Singapore ini, fenomena SBI itu ada gak yah?

Wassalaam,

Papa Fariz

Kamis, 01 Maret 2007
EDITORIAL
Dana Menggunung di SBI

SERTIFIKAT Bank Indonesia, salah satu instrumen pengendalian moneter,
ternyata menjadi pilihan laris manis di kalangan yang ingin mencari
aman dalam hal pelipatgandaan kapital. Dana yang disimpan di SBI
terus menggunung.

Sampai Februari 2007 total dana yang diserap dalam SBI mencapai Rp237
triliun. Bila tren pertumbuhan terus berlangsung seperti sekarang,
diperkirakan pada akhir tahun nanti dana SBI akan mencapai Rp300
triliun. Jumlah itu separuh APBN 2007.

Angka Rp300 triliun didapat dari perkiraan bahwa bunga SBI mencapai
Rp25 triliun, bunga surat utang negara Rp65 triliun, dan aliran modal
yang masuk Rp15 triliun. Jumlah itu berpotensi sangat besar untuk
disimpan kembali dalam bentuk SBI karena tidak dialihkan atau
terserap di sektor riil.

Uang yang menggunung di SBI tidak selamanya membuat senang. Uang itu
lama-kelamaan membuat frustrasi pemerintah, terutama Bank Indonesia.
Mengapa? Karena dengan uang yang semakin mengalir ke SBI, beban bunga
yang harus dibayar Bank Indonesia terus bertambah walaupun bunga SBI
terus menurun.

Celakanya, uang yang disimpan di SBI cukup besar berasal dari
pemerintah daerah yang ingin mencari untung dengan gampang dan aman.
Bila dana APBD disimpan di SBI, pemerintah sesungguhnya rugi dua
kali. Dana APBD yang mungkin saja didapat dari pinjaman dialokasikan
ke daerah untuk dibelanjakan dalam proyek-proyek pembangunan.

Bila dana itu tidak dipakai dan disimpan di SBI, tidak saja proyek
yang terbengkelai, tetapi pemerintah harus membayar bunga lagi. Jadi
pemerintah sudah membayar bunga kepada kreditor, membayar lagi bunga
ke pemda. Uang yang sama dikenai bunga dua kali.

Kerugian yang lain adalah dana yang mengalir ke SBI sedemikian besar
itu tidak berguna sedikit pun bagi pertumbuhan dan penyerapan tenaga
kerja. Dengan kata lain, sektor riil dibiarkan merana, sementara
pemilik kapital, termasuk kalangan perbankan, lebih tertarik
menyimpan uang mereka di SBI.

Itulah yang bisa menjelaskan mengapa dalam 10 tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi rendah dan sektor riil mandul. Tentu juga tidak
mengherankan mengapa angka pengangguran tetap tinggi, bahkan
bertambah, dan angka kemiskinan pun demikian.

Sektor perekonomian telah kehilangan mesin penggerak pertumbuhan
karena uang yang tidak mengalir ke sektor-sektor yang membutuhkan.
Terutama, tentu, sektor riil.

Itu pasti persoalan pelik. Pelik karena mengapa kredit perbankan
tidak segera tercurah ke sektor riil, padahal suku bunga SBI sekarang
sudah berada pada tingkat satu digit, 9,25%. Dalam dua tahun terakhir
suku bunga SBI telah turun lebih dari 200 basis poin, tetapi kredit,
terutama kredit investasi, tetap saja mandul. Bank-bank pun tetap
mempertahankan suku bunga tinggi untuk kredit-kredit komersialnya.

Rupanya bangun dan struktur perekonomian Indonesia telah terpisah-
pisah secara struktural sehingga tidak ada lagi kausalitas logis yang
mengikuti alir pikir ekonomi itu sendiri. Kalau sektor riil tidak
juga bergerak di tengah banjir insentif yang diberikan, apakah masih
ada keterkaitan antara sektor bisnis besar, menengah, dan kecil?
Jangan-jangan konsep keterkaitan hanyalah teori di atas kertas yang
tidak memiliki akar dalam realitas di lapangan.

Yang amat menyedihkan juga, setelah sekian lama menjadi lembaga,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baru berbicara
tentang keharusan menyusun kriteria. Kriteria tentang usaha kecil dan
menengah.

Jadi, dana yang terus menggunung di SBI tidaklah menjadi indikasi
keberhasilan. Ia harus dianggap sebagai kegagalan bila karena itu
sektor riil tidak tumbuh. Adalah sebuah kejahatan bila pemda
menempatkan uang dari APBN/D dalam bentuk SBI.

Karena itu, instrumen SBI sudah saatnya dipikirkan untuk tidak lagi
menjadi andalan pengendalian moneter.

—– Original Message —–
From: Papa Fariz
Sent: Thursday, March 29, 2007 04:54
Subject: SBI buah simalakama yang “nggilani”

Assalaamu ‘alaikum,

Buah simalakama itu bernama SBI (Sertifikat Bank Indonesia).
Buah simalakama itu berarti dimakan Bapak mati kalau tidak dimakan ibu mati.

Setelah mendapatkan feed back dari beberapa sumber, akhirnya saya bisa “mengerti” sedikit mengenai
SBI, dan bagaimana kerjanya. Di situ ada fakta yang “nggilani”, yang membuat sangat wajar Pak JK “ngamuk”.

SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia, seperti deposito juga yang dikeluarkan oleh BI untuk jangka waktu
1-3 bulan. Bunga SBI kini adalah sekitar 9%, dan itu masih sedikit di bawah bunga deposito dari lembaga
keuangan lain, seperti bank, asuransi dll. Ini wajar sekali, karena bukan apa-apa, SBI itu deposito yang lebih
safe daripada deposito apa pun, sebab ia dimiliki oleh negara, dan logikanya negara gak bakal bangkrut.
Makin tinggi bunga SBI, maka akan makin banyak dana masyrakat yang terserap. Ini terjadi pada era
krisis ekonomi akhir 1990-an dulu, dimana bunga SBI mencapai 14%, karena kala itu Pemerintah memang
sedang membutuhkan hard cash dalam jumlah besar. SBI boleh dibeli oleh lembaga keuangan atau perorangan.

Tujuan pengeluaran SBI tak lain dan tak bukan adalah untuk mengontrol nilai rupiah dengan menarik kelebihan
dana yang ada pada masyarakat, serta menahan jumlah uang yang berada di masyarakat, di mana dengan
hal ini, maka inflasi diharapkan dapat dikontrol. Sekali lagi, tujuan SBI adalah untuk mengontrol nilai rupiah,
dan kita semua tau, rupiah itu punya “hobby” aneh, selalu naik turun bak “roller coaster”. Turun dan naiknya
nilai mata uang memberikan efek yang besar buat perkonomian. Di Jepang, dulu saya pernah baca,
perubahan 1 yen akan memiliki efek ekonomi sebesar 1 trilyun yen (80 trilyun rupiah). Saya kurang tau,
kalau di Indonesia, berapa efek ekonomi dari perubahan rate 100 rupiah. Nilai rupiah yang terlalu kuat,
salah satunya akan menyebabkan ekspor kita menjadi tidak kompetitif. Namun nilai rupiah yang terlalu
lemah, sebaliknya salah satunya dapat menyebabkan inflasi. Jadi harus dicari nilai rate yang seimbang.

Bunga SBI yang 9% itu memang masih di bawah bunga deposito, namun masih di atas bunga tabungan,
yang kini berkisar 5% atau hanya 3% untuk saldo di bawah 1 juta rupiah. Logikanya begini, kalau ada
sebuah bank berhasil menghimpun dana dari nasabahnya sebesar 1 trilyun rupiah, kemudian uang tersebut
dibelikan SBI semuanya, maka bank itu akan mendapatkan bunga SBI sebesar 9% atau 90 milyar rupiah.
Kemudian yang dibayarkan ke nasabah bank adalah 5% alias 50 milyar rupiah. Yang sisanya 40 milyar
itu akan menjadi milik bank. Jadi kalau suatu bank mengumpulkan 1 trilyun uang nasabah, maka tanpa
kerja bank tersebut akan kebagian 40 milyar rupiah. Kalau BCA punya 30 trilyun SBI, maka BCA akan
dapat bunga SBI 2,7 trilyun rupiah, dimana 1,2 trilyun akan masuk ke kantongnya secara cuma-cuma
tanpa perlu kerja keras.

Inilah yang membuat Wapres JK berang bukan main. Siapa bilang nyari duit di Indonesia itu susah?
Fakta di atas membuktikan “UANG TIDUR” sekali pun bisa beranak pinak, tanp kita perlu mengeluarkan
setetes keringat pun. Wajarlah Wapres JK berujar ini bak perampokan yang luar biasa. Yang diinginkan
oleh Pemerintah adalah uang itu diputar sehingga perekonomian kita jadi bergerak. Boleh jadi pihak bank
punya pemikiran lain, misalnya daripada diputar akan beresiko, lebih baik uangnya ditiduri saja. Toh bunga
9% sudah lumayan banget.

Sekarang masalahnya begini, BI itu bukanlah profit center atau badan usaha seperti bank-bank konvensional
yang beroperasi untuk meraih keuntungan. Tugas BI salah satunya adalah mengontrol nilai mata uang rupiah,
antara lain dengan mengeluarkan SBI. Kini darimana BI punya uang untuk membayar bunga SBI?
Tentunya dari negara, salah satunya yaaa dari PAJAK-PAJAK KITA ini.

KASIAN DEH LO! (no offence yah)
Kerja banting tulang, dan diburu-buru untuk bayar pajak, bahkan kini mau beli rumah, pinjam duit dll,
disyaratkan harus punya NPWP dulu, ehh uang pajaknya dipakai untuk bayar bunga SBI. Itu sama artinya
kitee pribadi ngegaji buta para petinggi bank, padahal mereka ongkang-ongkang kaki saja.

Maksud Pemerintah sebenarnya baik, yakni untuk mengontrol nilai rupiah agar tetap stabil, dimana efek
ekonomi dari perubahan kurs rupiah sangatlah besar. Namun yang ada, Pemerintah “malah dikadali”.
Inilah yang dinamakan buah simalakama. Harus ada peraturan yang tegas agar uang tidur ini bisa diputar.
Saya juga penasaran apakah di negara lain, ada juga fenomena SBI seperti di Indonesia. Akar permasalannya,
adalah naik turunnya nilai rupiah bak roller coaster. Siapa yang bermain rupiah dan apa motivasi sesungguhnya,
inilah yang harus “ditembak pula. Kadang saya sampai geleng-geleng kepala dengan keajaiban nilai tukar
rupiah. % tahun lalu SGD 1 = 4500 rupiah, namun kini sudah SGD 1 = 6000 rupiah. Perubahan dalam
1-2 bulan kadang-kadang sekitar 200 rupiah. Bayangin saja, kalo anda nukerin uang SGD 5000.
Maka cuma tinggal nunggu sebulan saja, tanpa kerja anda bisa dapatkan uang 1 juta rupiah, suatu nilai yang
masih di atas UMR buruh kita.

Siapa bermain rupiah? Apa motivasinya? Dan kenapa Pemerintah kita kesulitan mengontrol nilai rupiah?
Hal ini jadi pertanyaan tersisa yang terkadang luput dari perhatian kita sebagai orang kebanyakan.

BTW, pajak tetap dibayar yeee. Abis siapa lagi yang mau ngebiayain negara kalo gak kita-kita sendiri.
Yakinlah, Pemerintah sedang memikirkan yang terbaik buat bangsanya. Kalau pemanfaatan pajak adalah
benar untuk pembangunan, tentulah kita akan senang. Namun kalau akhirnya terpakai untuk unnecessary
thing ataupun malah dikorupsi inilah yang bikin kecewa dan sakit hati.

Akhirul kalam, mohon tulisan di atas dikoreksi. CMIIW deh.

Wassalaam,

Papa Fariz